mengevaluasi pengaruh demokrasi liberal terhadap perkembangan Budaya Bangsa Indonesia

A.    DEMOKRASI LIBERAL

Demokrasi liberal adalah sistem demokrasi yang berdasar pada kebebasan individu. Sehingga kepentingan dan hak-hak individu lebih diutamakan. Sistem liberal bukan berarti bebas melakukan yang ingin dilakukan. Sistem ini memang menghendaki kebebasan individu diberbagai bidang seperti dalam bidang politik, ekonomi, dan agama. Akan tetapi tetap ada aturannya. Misalnya dalam beragama, masyarakat dibebaskan untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai agama yang mereka anut. Sama halnya dalam pemerintahan demokrasi liberal yang mengutamakan kebebasan individu dan tetap melaksanakan aturan sesuai hukum maupun norma.

Ciri Ciri Demokrasi Liberal

1.      Agama adalah urusan masing masing

2.      Mengutamakan keperntingan pribadi

3.      Mengutamakan hak asasi yang berhubungan dengan kebebasan

4.      Memiliki dua kelompok masyarakat

5.      Pembatasan kebebasan kepada minoritas

6.      Adanya kekuatan mayoritas

7.      Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak

8.      Kepentingan mayoritas diutamakan

9.      Pemerintah tidak dapat diganggu gugat

1.      Demkorasi Liberal Di Indonesia (1950-1959)

Setelah dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950 RI Melaksanakan demokrasi parlementer-liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat dan masa ini disebut Masa Demokrasi Liberal. Indonesia sendiri pada tahun 1950an terbagi menjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) yang juga bernafaskan liberal.
Secara umum, demokrasi liberal adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan yang berkiblat pada demokrasi. Demokrasi liberal berarti demokrasi yang liberal. Liberal disini dalam artian perwakilan ataurepresentatif. Dengan pelaksanaan konstitusi tersebut, pemerintahan Republik Indonesia dijalankan oleh suatu dewan menteri (kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Sistem multi partai pada masa demokrasi liberal mendorong untuk lahirnya banyak partai-partai politik dengan ragam ideologi dan tujuan politik.
Demokrasi Liberal sendiri berlangsung selama hampir 9 tahun , dalam kenyataanya bahwa UUDS 1950 dengan sisten Demokrasi Liberal tidak cocok dan tidak sesuai dengan kehidupan politik bangsa Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengumumkan dekrit presiden mengenai pembubaran Dewan Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950 karena dianggap tidak cocok dengan keadaan ketatanegaraan Indonesia.

Perkembangan Demokrasi Liberal Dalam beberapa Bidang:

1.      Kehidupan Politik Masa Demokrasi Liberal

Menganut sistem multipartai yang memicu persaingan antarfraksi politik di parlemen untuk saling menjatuhkan.

1.      Sistem Pemerintahan

1.      Presiden hanya bertugas sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemeritahan.

2.      Kegiatan pemerintahan dijalankan oleh Menteri.

3.      Perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR)

4.      Sistem pemerintahan yang berlaku adalah Parlementer.

2.      Kabinet

1.      Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)

a)      Merupakan koalisi antara Masyumi dengan Partai Indonesia Raya (PIR), Parindra, Partai Katolik, Parkindo, dan PSII.

b)      Moh. Natsir à Perdana Menteri pertama Indonesia, berasal dari Partai Masyumi.

c)      Didukung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Moh. Roem, Assaat, Djuanda, Soemitro Djojohadikusumo.

d)     Perekonomian Indonesia mengalami masa paling menguntungkan.Karena berlangsungnya Perang Korea pada tahun 1950-an yang mendorong naiknya harga komoditas hingga berdampak pada peningkatan pendapatan ekspor.

e)      Kabinet Natsir mulai goyah ketika Hadikusumo dari PNI mengeluarkan mosi tuntutan agar pemerintah mencabut PP No. 39 Tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah.

2.      Kabinet Sukiman (26 April 1951 - 23 Februari 1952)

a)      Merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi. Soekarno menunjuk Sukiman (Masyumi) dan Suwirjo (PNI)

b)      Program Kabinet Sukiman:

1.      Menyempurnakan alat-alat kekuasaan negara.

2.      Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek dan jangka panjang.

3.      Menyelesaikan persiapan pemilu dan mempercepat pelaksanaan otonomi daerah.

4.      Menyiapkan UU tentang pengakuan serikat buruh.

5.      Menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

6.      Memasukkan Irian Barat dalam wilayah RI secepatnya.

c)      Keputusan kontroversial Keputusan Menteri Luar Negeri Ahmad Soebardjo menandatangani perjanjian Mutual Security Act (MSA) dengan Duta Besar Amerika Serikat, Merle Cochran.

d)     Sunario (PNI) menganggap Ahmad Soebardjo melanggar politik luar negeri bebas aktif. Akibat mosi tersebut, Ahmad Soebadjo akhirnya mengundurkan diri.

3.      Kabinet Wilopo (30 Maret 1952 - 2 Juni 1953)

a)      Merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi.

b)      Adanya penerapan sistem zaken kabinet, yaitu kabinet yang terdiri atas menteri-menteri yang ahli di bidangnya.

c)      Berbagai permasalahan yang muncul:

1.      Krisis ekonomi karena merosotnya ekspor impor yang semakin tidak terkendali.

2.      Muncul gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa.

3.      Terjadi Peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu peristiwa perselisihan internal dalam lingkungan TNI.

4.      Kedudukan Kabinet Wilopo semakin tidak stabil saat terjadi peristiwa Tanjung Morawa. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, Isqak Tjokrodisurjo menyetujui perusahaan Deli Planters Vereeniging mengelola tanahnya kembali di Tanjung Morawa. Tetapi atas hasutan PKI, banyak petani lokal menduduki tanah-tanah tersebut.

4.      Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953 - 24 Juli 1955)

a)      Merupakan koalisi antara PNI dan NU, Masyumi memilih menjadi oposisi.

b)      Soekarno menunjuk Ali Sastroamidjojo (PNI) dan Wongsonegoro (Partai Indonesia Raya) sebagai perdana menteri dan wakil perdana menteri.

c)      Prestasi:

1.      Mengadakan Konferensi Asia Afrika (KAA).

2.      Membentuk panitia pemilu yang diketuai Hadikusumo.

d)     Dalam mengatasi masalah perekonomian, Kabinet Ali berusaha meninjau ulang utang pemerintah dan cadangan devisa negara dengan cara membatalkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) berkaitan utang Indonesia kepada Belanda.

5.      Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956)

a)      Program utama kabinet Baharudin Harahap         Pemberantasan korupsi yang mendapat dukungan rakyat dan TNI.

b)      Prestasi dari kabinet ini  Berhasil menyelenggarakan pemilu pertama tahun 1955.

Pemilu dilaksanakan 2 tahap:

1.      Tahap pertama (29 September 1955) diselenggarakan untuk Memilih anggota DPR (parlemen)

2.      Tahap kedua (15 Desember 1955) diselenggarakan untuk Memilih anggota Konstituante

6.      Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 - 14 Maret 1957)

a)      Merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU.

b)      Program kerja:

1.      Melaksanakan pembatalan hasil KMB.

2.      Berjuang mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia.

3.      Memulihkan keamanan dan ketertiban serta pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, dan pertanian.

4.      Melaksanakan hasil keputusan KAA.

5.      Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

c)      Berbagai permasalahan yang muncul:

1.      Sentiment anti-Tionghoa mulai berkembang dalam masyarakat.

2.      Muncul kekacauan di berbagai daerah yang mengarah pada gerakan separatisme.

3.      Perselisihan antara pengusaha Tionghoa dan pengusaha nasional akibat pembatalan hasil KMB.

d)     Akhir masa Kabinet Ali II disebabkan oleh mundurnya sejumlah menteri.

7.      Kabinet Djuanda (9 April 1957 - 5 Juli 1959)

a)      latar belakang dibentuk:

1.      Kondisi politik dan keamanan Indonesia semakin tidak menentu.

2.      Pertentangan parpol semakin memanas.

b)      Disebut juga Kabinet Karya, karena disusun berdasarkan zaken kabinet.

c)      Program:

1.      Membentuk Dewan Nasional, yaitu badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan aspirasi dari kekuatan-kekuatan nonpartai yang ada dalam masyarakat.

2.      Normalisasi situasi RI.

3.      Memperjuangkan pengembalian Irian Barat.

d)     Mempercepat proses pembangunan.

1.      Dalam memimpin pemerintahan, Djuanda dibantu oleh Hardi, K.H. idham Chalid, dan J. Leimena.

2.      Prestasi:

Menentukan garis kontinental batas wilayah laut Indonesia melalui Deklarasi Djuanda. Akibatnya, tercipta wilayah daratan dan lautan Indonesia menjadi satu kesatuan bulat dan utuh. Hasil Deklarasi Djuanda diresmikan menjadi UU No. 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.

e)      Menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah.

3.      Sistem Kepartaian

a)      Diawali dengan Presiden Soekarno mendirikan PNI pada tanggal 23 Agustus 1945.

b)      Wapres Moh. Hatta mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 dan terbentuklah 10 parpol, yaitu Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai, PKRI.

c)      Sistem kepartaian yang dianut adalah sistem multipartai.

4.      Pemilu 1955

a)      Dilaksanakan dalam 2 tahap:

1.      Tahap pertama (29 September 1955) à Memilih anggota DPR (parlemen)

2.      Tahap kedua (15 Desember 1955) à Memilih anggota konstituante

b)      5 partai besar pada Pemilu 1955 à PNI, Masyumi, NU, PKI, PSII.

c)      Nilai positif yang dapat diambil:

1.      Tingkat partisipasi masyarakat tinggi.

2.      Jumlah orang yang tidak memilih (golput) sedikit.

3.      Kesadaran berdemokrasi

5.      Kegagalan Konstituante Menyusun UUD

a)      10 November 1956 Presiden Soekarno melantik 514 anggota Konstituante.

b)      Tugas badan Konstituante à Merumuskan UUD baru

c)      Masalah utama yang dihadapi à Penetapan Dasar Negara

d)     Kegagalah Konstituante disebabkan oleh:

1.      Perdebatan yang berlarut-larut.

2.      Adanya perselisihan antarpartai.

3.      Munculnya desakan untuk kembali pada UUD 1945.

e)      30 Mei 1959 Konstituante mengadakan pemungutan suara dan hasilnya mayoritas menghendaki kembali pada UUD 1945.

f)       Kedudukan Konstituante terdesak ketika A.H. Nasution mengeluarkan PEPERPU/040/1959 yang berisi larangan adanya kegiatan politik.

g)      Konstituante dibubarkan pada 5 Juli 1959 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2.      Kehidupan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal

a)      Permasalahan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Liberal:

1.      Permasalahan jangka pendek, yaitu pemerintah harus mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup.

2.      Permasalahn jangka panjang, yaitu pertambahan penduduk yang tidak terkendali dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.

b)      Kebijakan Pemerintah Untuk Mengatasi Permasalahan Ekonomi

1)      Gerakan Benteng

a.       Dicetuskan oleh Soemitro Djojohadikusumo.

b.      Kebijakan dimulai pada April 1950, yaitu:

1.      Memberikan bantuan kepada pengusaha Pribumi agar mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Bantuan tersebut berupa bimbingan konkret atau bantuan kredit.

2.      Membangun kewirausahaan Pribumi agar mampu membentengi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

2)      Gunting Syafruddin

a.       Dicetuskan oleh Syafruddin Prawiranegara.

b.      Kebijakan ini dimulai pada 15 Maret 1950 berupa Pemotongan nilai uang (senering) yang bernilai Rp2,5 ke atas hingga nilai setengahnya.

3)      Nasionalisasi De Javasche Bank

a.       Kebijakan yang dilakukan yaitu, Perubahan status De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Banks Sirkulasi. Diumumkan pada 15 Desember 1951 berdasarkan UU No. 24 Tahun 1951.

4)      Pembentukan Biro Perancang Negara

a.       Dibentuk pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I.

b.      Bertugas merancang pembangunan jangka pendek sehingga hasilnya belum bia dirasakan oleh masyarakat.

c.       Akibat tidak adanya stabilitas politik (masa kabinet terlalu singkat) menyebabkan kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.

5)      Sistem Ekonomi Ali-Baba

a.       Diprakarsai oleh Isqak Tjokroadisurjo (Menteri Perekonomian pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I)

b.      Kebijakan yang dilakukan, yaitu: Mendorong berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi dalam usaha merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

c.       Langkah yang diambil:

1.      Mewajibkan pengusaha asing yang beroperasi di Indonesia untuk memberikan pelatihan dan tanggung jawab kepada TKI agar dapat menduduki jabatan staf.

2.      Mendirikan perusahaan negara.

3.      Menyediakan kredit.

4.      Memberikan lisensi bagi perusahaan swasta nasional.

3.      Kehidupan Sosial Masa Demokrasi Liberal

Pada masa ini taraf hidup masyarakat semakin naik daripada di masa revolusi. Indikatornya adalah jumlah penduduk bertambah, kesejahteraan meningkat, dan kota-kota semakin berkembang.

A.    Kondisi Demografi

Salah satu indikator kemajuan pada masa demokrasi liberal adalah pertambahan penduduk.

a)      Pertumbuhan Penduduk Nasional

Pada tahun 1950 pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 77 juta jiwa dan pada tahun 1955 pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 85,4 juta jiwa.

b)      Pertumbuhan Penduduk Perkotaan (Jakarta)

Pada Tahun 1950 Pertumbuhan penduduk Jakarta berjumlah 1,8 juta jiwa dan pada tahun 1960 Pertumbuhan penduduk Jakarta Mencapai 2,9 juta Jiwa.

c)      Jumlah Buta Huruf

Jumlah Buta Huruf Di Indonesia pada masa kolonial Mencapai 92,6 persen dan pada tahun 1960 Jumlah Buta Huruf di Indonesia Turun Menjadi 24 persen.

d)     Antusias Rakyat Indonesia Dalam Politik

Sebelum pemilu tahun 1955, pemimpin negara seperti Presiden Soekarno dan Moh. Hatta sering memberikan pematangan berpolitik kepada masyarakat. Menjelang pemilu, panitia terus memberikan pengetahuan pada masyarakat bagaimana cara menyalurkan suara kepada masyarakat. Sosialisasi terus dilancarkan kepada masyarakat baik itu melalui surat kabar dan mobil-mobil kampanye dan lain sebagainya. Partai politikpun tidak saling menyerang, bahkan tokoh-tokoh politik bersedia menemui langsung masyarakat. Hingga pada pelaksanaan pemilu berlangsung secara demokratis karena antusiasme masyarakat menyalurkan hak pilihnya tanpa intervensi.

4.      Kehidupan Pendidikan Masa Demokrasi Liberal

a)      Sistem pendidikan

Pada masa demokrasi liberal sistem pendidikan yang dilaksanakan adalah dengan sistem desentralisasi yang mana SD dan SMP menjadi urusan pemerintah daerah (provinsi) dengan supervisi dari pemerintah pusat. Sedangkan untuk SMA ditanggung oleh pemerintah baik masalah keuangan maupun mata pelajaran. Namun, perhatian terhadap pendidikan dirasa masih kuang karena anggaran yang diglontorkan dari APBN masih cukup sedikit yaitu 5,1% APBN pada tahun 1950 dan masih kalah pada masa kolonial Belanda yang mencapai kisaran 9,3%.

b)      Perguruan Tinggi

Pendidikan tinggi menjadi fokus utama pemerintah untuk membentuk generasi bangsa yang kompeten. Atas dasar tersebut menteri pendidikan Abu Hanifah menetapkan bahwa setiap provinsi memiliki satu universitas negeri. Sehingga pada tanggal 19 Desember 1949 didirikan universitas  Gajah Mada. Selanjutnya berdiri Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Padjajaran, Universitas Hassanuddin, dan Universitas Sumatra Utara.

5.      Kehidupan Budaya

a)      Penyempurnaan Ejaan Bahasa Indonesia

Pada tahun 1954 pemerintah mengeluarkan gagasan untuk menyemurnakan ejaan Bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober-2 November 1954 pemerintah mengadakan Kongres Bahasa Indonesia di Medan. Hasil keputusannya adalah agar usaha penyelidikan dan penetapan dasar-dasar ejaan diserahkan kepada suatu badan pemerintah yang bertugas menyusun ejaan praktis Indonesia. Hingga dibentuklah Panitia Pembahasan Ejaan Bahasa Indonesia melalui surat keputusan menteri PP dan K No. 448/S tanggal 19 Juli 1956. Panitia tersebut dipimpin oleh Prof. Dr. Prijono.

b)      Perkembangan Sastra

Pada masa demorasi liberal, mulai muncul beberapa sastrawan lokal seperti Sitor Situmorang dan Pramoedya Ananta Toer yang memengaruhi perkembangan karya di Indonesia. Peran mereka mampu menggeser peran sastrawan asing yang digandrungi masyarakat. Para sastrawan pada saat itu menjalankan fungsinya dengan menangkap berbagai masalah kemanusian dibalik peristiwa getir akibat perang. Para sastrawan tidak hanya dipengaruhi oleh gaya eropa tetapi juga gaya melayu seperti Amir Hamzaah, gaya Sunda seperti Ajip Rosidi, Rusman Sutiasumarga, dan Ramadhan K.H , dan gaya Jawa antara lain W.S. Rendra, Kirdjomuljo, dan Soeripman.

6.      Akhir Masa Demokrasi Liberal di Indonesia

Kekacauan politik yang timbul karena pertikaian partai politik di Parlemen menyebabkan sering jatuh bangunnya kabinet sehinggi menghambat pembangunan. Hal ini diperparah dengan Dewan Konstituante yang mengalami kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru, sehingga Negara Indinesia tidak memiliki pijakan hukum yang mantap. Kegagalan konstituante disebabkan karena masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja tanpa mengutamakan kepentingan negara dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kegagalan konstituante disebabkan karena masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja tanpa mengutamakan kepentingan negara dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan. Masalah utama yang dihadapi konstituante adalah tentang penetapan dasar negara. Terjadi tarik-ulur di antara golongan-golongan dalam konstituante. Sekelompok partai menghendaki agar Pancasila menjadi dasar negara, namun sekelompok partai lainnya menghendaki agama Islam sebagai dasar negara.

Dalam situasi dan kondisi seperti itu, beberapa partai politik mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mengambil kebijakan untuk mengatasi kemelut politik. Oleh karena itu pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi sebagai berikut:

a)      Pembubaran Konstituate

b)      Berlakunya Kembali UUD 1945

c)      Tidak berlakunya UUDS 1950

d)     Pembentukan MPRS dan DPAS

Setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan tidak diberlakukannya lagi UUDS 1950, maka secara otomatis sistem pemerintahan Demokrasi Liberal tidak berlaku lagi di Indonesia dan mulainya sistem Presidensil dengan Demokrasi Terpimpin ala Soekarno.

7.      Kelebihan Dan Kekurangan Demokrasi Liberal Di Indonesia:

a)      Kelebihan Demokrasi Liberal

1.      Kekuasaan Eksekutif yang dibatasi dengan peraturan perundang undangan

2.      Kurangnya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah karena kekuasaan terfokus kepada parlementer

3.      HAM dipegang teguh dan dijunjung tinggi oleh negara

b)      Kekurangan Demokrasi Liberal

1.      Tidak fokus terhadap rencana jangka panjang suatu pemerintahan

2.      Terdapat golongan mayoritas dan minoritas

3.      Multipartai yang mengakibatkan aspirasi yang belum tersalurkan seluruhnya dengan baik.

4.      Kebebasan mengeluarkan pendapat yang terlalu bebas sehingga tidak ada penanggung jawabnya

B.     DEMOKRASI TERPIMPIN

Demokrasi Terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan dimana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Sistem pemerintahan ini dikenal juga dengan istilah ‘terkelola’ yaitu suatu pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi. Dengan kata lain, negara yang menganut sistem demokrasi terpimpin adalah dibawah pemerintahan penguasa tunggal. Pada pelaksanaan sistem pemerintahan ini, warga negara atau rakyat tidak memiliki peran yang signifikan terhadap segala kebijakan yang diambil dan dijalankan oleh pemerintah melalui efektivitas teknik kinerja humas yang berkelanjutan.

Ciri Ciri Demokrasi Terpimpin:

1.      Kekuasaan Berpusat pada presiden

2.      Peran Partai Politik Terbatas

3.      Peran Militer Semakin besar

4.      Paham komunis Berkembang

5.      Anti Kebebasan Pers

6.      Sentralisasi Pemerintahan Pusat

7.      Banyaknya Pelanggaran HAM

2.      Demokrasi Terpimpin Di Indonesia (1959 - 1965)

Demokrasi Terpimpin di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Dekrit Presiden Pada Tahun 1959 menandakan era baru yang mana Indonesia meninggalkan Demokrasi Liberal berganti dengan Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin diartikan sebagai demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada prakteknya pengertian Demokrasi Terpimpin lebih cenderung kepada Demokrasi yang dipimpin oleh presiden sebagai Panglima Besar Revolusi.

Perkembangan Demokrasi Terpimpin Dalam Beberapa bidang:

1.      Kehidupan Politik Masa Demokrasi Terpimpin

a.       Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Merupakan jembatan politik dari era Demokrasi Liberal menuju era Demokrasi Terpimpin.

Latar belakang:

1.      Pemberlakuan Sistem Demokrasi Terpimpin. Dilakukan untuk memperbarui struktur politik Indonesia.

2.      Pembentukan Kabinet Gotng Royong.

3.      Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959:

a.       Pembubaran Konstituante.

b.      Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.

c.       Pembentukan MPR yang terdiri atas DPR dan DPAS.

b.      Sistem Pemerintahan dan Konsep Politik

1.      Sistem pemerintahan yang berlaku adalah Presidensial.

2.      Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).

3.      Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden mendapat dukungan dari 3 kekuatan besar, yaitu Nasionalis, Agama, Komunis (NASAKOM). Hal ini memberi peluang bagi berkembangnya ideologi komunis.

4.      Presiden Soekarno mencetuskan:

a.       Ajaran NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis)

1.      Ajaran ini dimanfaatkan oleh PKI untuk menyebarkan ideologi komunis.

2.      Ketua PKI, D.N. Aidit berusaha menyebarkan cuplikan-cuplikan pidato Presiden Soekarno sehingga seolah-olah sejalan dengan gagasan dan cita-cita politik PKI.

b.      Ajaran RESOPIM (Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional)

1.      Tujuan Memperkuat kedudukan Soekarno.

2.      Inti ajaran Seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi (PBR), yaitu Presiden Soekarno.

3.      Dampak Kedudukan lembaga tinggi dan tertinggi negara ditetapkan di bawah Presiden.

c.       Politik Luar Negeri

Sejak proklamasi kemerdekaan politik luar negeri Indonesia adalah Bebas Aktif. Akan tetapi dalam Demokrasi Terpimpin politik luar negeri Indonesia mengalami penyimpangan. Dalam Manipol-USDEK ditegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia bertujuan melenyapkan imperialisme dan mencapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia yang kekal dan abadi.

1)      Politik Konfrontasi Nefo dan Oldefo

Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru yang membagi dunia menjadi 2 blok, yaitu New Emerging Forces (Nefo) dan Old Established Forces (Oldefo).

a.       Nefo Negara-negara yang sedang berkembang dan negara sosialis yang dianggap progresif, termasuk juga negara yang baru merdeka atau sedang memperjuangkan kemerdekaanya.

b.      Oldefo Negara kolonialis, imperialis, dan penghampat kemajuan bangsa-bangsa yang sedang berkembang.

2)      Politik Mercusuar

Adalah politik untuk mencari kemegahan/keindahan dalam pergaulan antarbangsa di dunia. Politik mercusuar dijalankan Presiden Soekarno karena menganggap Indonesia sebagai mercusuar yang mampu menerangi jalan negara-negara Nefo. Hal ini diwujudkan dengan:

a.       Membuat bangunan-banguna fenomenal yang menelan biaya miliaran rupiah,

b.      Menyelenggarakan Games of the New Emerging Forces (Ganefo), yaitu pesta olahraga negara-negara Nefo.

3)      Konfrontasi dengan Malaysia

Perselisihan Indonesia-Malaysia berawal pada 27 Mei 1961, Perdana Menteri Malaya, Tengku Abdulrachman Putu, melontarkan ide gagasan pembentukan Federasi Malaysia. Feredasi ini meliputi, Malaya, Singapura, Serawak, dan Sabah.gagasan tersebut kemudian diusulkan kepada Perdana Menteri Inggris, Harold Mc Millan pada Oktober 1961. Pemerintah Indonesia menganggap pembentukan Federasi Malaysia sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Proyek ini dianggap membahayakn Indonesia dan negara-negara Nefo.

Kebijakan Presiden Soekarno:

a)      Mengumukan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada 3 Mei 1964, yang isinya:

1.      Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia

2.      Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Inggris.

b)      Membentuk Komando Operasi Tertinggi (Koti) dan Komando Mandala dengan tugas menyelenggarakan operasi militer dalam rangka mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia.

4)      Indonesia Keluar dari PBB

Pada 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari PBB Sebab:

a)      PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

b)      PBB tidak merombak struktur organisasi PBB.

Dampak:

a)      Sebagian besar negara Asia dan Afrika mengecam tindakan Indonesia.

b)      Indonesia kehilangan satu forum untuk menyelesaikan sengketa dengan Malaysia secara damai.

d.      Pembebasan Irian Barat

1.      Latar Belakang: Bangsa Indonesia kecewa atas keputusan hasil KMB bahwa masalah Irian Barat akan diselesaikan satu tahun setelah penyerahan kedaulatan.

2.      Perjuangan Pembebasan Irian Barat

1)      Perjuangan Diplomasi

Pemerintah Indonesia mengirim para diplomat untuk memperjuangkan Irian Barat melalui forum internasional. Para diplomat: Soebandrio, Mukarto Notowidagdo, Zairin Zain, Adam Malik, Ganis Harsono, Alex Alatas, dan A.H. Nasution.

Beberapa upaya yang dilakukan:

a)      Konferensi Colombo pada April 1954.

b)      Konferensi Asia Afrika pada April 1955.

c)      Siding Umum PBB pada 1954-1957.

2)      Konfrontasi Politik

a.       Pada 1956 Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KMB yang dikukuhkan dalam UU No. 13 Tahun 1956.

b.      Pada 17 Agustus 1956, Kabinet Ali Sastroamidjojo membentuk pemerintahan sementara Irian Barat. Tujuannya untuk mendeklarasikan pembentukan Provinsi Irian Barat sebagai bagian dari RI.

3)      Konfrontasi Ekonomi Dilakukan dengan:

a.       Pembatalan utang-utang Indonesia kepada Belanda senilai F 3.661 juta.

b.      Melarang maskapai penerbangan Belanda melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia.

c.       Memberhentikan semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia mulai tanggal 5 Desember 1957.

d.      Melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia sejak Desember 1958.

4)      Konfrontasi Militer

a.       Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) di Yogyakarta pada acara peringatan Agresi Militer II Belanda.

b.      Isi Trikora:

1.      Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda.

2.      Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia

3.      Melaksanakan mobilisasi umum.

c.       Pada 15 januari 1962, terjadi pertempuran di Laut Aru antara kapal jenis motor torpedo boat (MTB) ALRI dengan dua kapal perusak Belanda.

Gambar Operasi Trikora:

d.      Persetujuan New York

Ellsworth Bunker (penengah konfrontasi Indonesia-Belanda, dari Amerika Serikat) mengusulkan:

a.       Agar Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dengan perantara PBB yaitu United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA) dalam jangka waktu 2 tahun.

b.      Agar rakyat Irian Barat diberi kesempatan menentukan pendapatnya agar tetap berada dalam wilayah RI atau memisahkan diri.

a.       Ellsworth Bunker mengajak Indonesia-Belanda bertemu dalam meja perundingan. Delegasi Indonesia (Adam Malik) dan Delegasi Belanda (Dr. Van Royen).

b.      Isi Persetujuan New York à Selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan Irian Barat kepada United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA).

c.       Pada 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB dan selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963 UNTEA atas nama PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.

d.      Setelah penyerahan Irian Barat, pemerintah Indonesia diwajibkan melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)  Act of free choice Dilaksanakan sejak 14 Juli 1969 s.d. 4 Agustus 1969. Pelaksanaan diatur oleh Brigjen Sarwo Edhie Wibowo dan diawasi langsung oleh perwakilan PBB yaitu Fernando Ortis Sanz.

Dewan musyawarah Pepera memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari RI.

2.      Kehidupan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin

Kekacauan politik ditandai dengan terjadinya Inflasi. Kehidupan ekonomi merosot. Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Permaslahan Ekonomi

a)      Membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas)

1.      Dibentuk berdasarkan UU No. 80 tahun 1958 Pemimpin Muh. Yamin

2.      Tugas Mempersiapkan rancangan UU pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan.

3.      Pada 1963, berganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin Presiden Soekarno.

b)      Menerapkan Kebijakan Devaluasi Mata Uang Rupiah

1.      Ditetapkan pada 24 Agustus 1959

2.      Tujuan Meningkatkan nilai rupiah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

3.      Usaha  Pemerintah melakukan pembekuan terhadap semua simpanan yang melebihi Rp25.000,00.

4.      Dilaksanakan oleh Panitia Penampung Operasi Keuangan (PPOK)

c)      Menekan Laju Inflasi

1.      Pada 25 Agustus 1959, pemerintah mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 1959 untuk membendung laju inflasi.

2.      Tujuan Mengurangi jumlah uang yang beredar agar dapat menstabilkan keuangan dan perekonomian negara.

3.      Usaha  Pemerintah menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah, memperketat pengawasan atas perusahaan-perusahaan negara.

d)     Deklarasi Ekonomi (Dekon)

1.      Pada 28 Maret 1963, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekon.

2.      Tujuan:

a.       Menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme.

b.      Mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

e)      Dana Revolusi

1.      Dikeluarkan oleh Jusuf Muda

2.      Diperoleh dari devisa kredit jangka panjang

3.      Usaha melakukan pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan yang mendapat fasilitas kredit antara 250 juta hingga 1 miliar rupiah.

4.      Hasil pengumpulan Dana Revolusi digunakan untuk membiayai proyek-proyek mandataris presiden yang bersifat prestise politik dengan mengorbankan kondisi ekonomi dalam negeri.

3.      Kehidupan Sosial Masa Demokrasi Terpimpin

1.      Komunikasi Massa

Surat kabar dan majalah yang tidak seirama dengan Demokrasi Terpimpin, harus menyingkir dan tersingkir. Persyaratan untuk mendapatkan Surat Ijin Terbit dan Surat Ijin Cetak (SIT) diperketat. Sejak tahun 1960, semua penerbit wajib mengajukan permohonan SIT dengan dicantumkan 19 pasal yang mengandung pertanggungjawaban surat kabar/majalah tersebut. Pedoman resmi untuk penerbitan surat kabar dan majalah diseluruh Indonesia, dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 1960 yang ditanda tangani oleh Ir. Juanda selaku Pejabat Presiden. Pedoman yang berisi 19 pasal tersebut mudah digunakan penguasa untuk menindak surat kabar/majalah yang tidak disenangi. Maka satu demi satu penerbit yang menentang dominasi PKi di cabut SITnya. Yakni, Harian Pedoman, Nusantara, Keng Po, Pos Indonesia, Star Weekly dan sebagainya. Surat kabar Abadi lebih memilih menghentikan penerbitan daripada menandatangani persyaratan 19 pasal itu. Dengan semakin sedikitnya pers Pancasila yangb masih hidup, dapat digambarkan betapa merajalelanya Surat Kabar PKI seperti Harian Rakyat, Bintang Timur, dan Warta Bhakti.

2.      Pendidikan

Murid-murid sekolah lanjutan pertama dan tingkat atas pada tahun 1950-an jumlahnya melimpah dan berharap menjadi mahasiswa. Mereka ini adalah produk pertama dari system pendidikan setelah kemerdekaan. Universitas baru didirikan di ibukota propinsi dan jumlah fakultas ditambah meskipun kekurangan tenaga pengajar. Perguruan tinggi swasta semakin banyak terutama tahun 1960. Eksplosi pendidikan tinggi ini disebabkan meluasnya aspirasi untuk menjadi mahasiswa. Untuk memenuhi keinginan golongan islam didirikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Sedangkan umat Kristen dan katolik didirikan sekolah Tinggi Theologia serta seminari-seminari. Sistem penerimaan mahasiswa yang mudah dan pembebasan biaya kuliah menyebabkan peningkatan jumlah mahasiswa besar-besaran. Penambahan mahasiswa mencapai seratus ribu dengan perguruan tinggi 181 buah pada tahun 1961. Sejak tahun 1962 sistem pendidikan SMP dan SMA mengalami perubahan dalam kurikulum SMP baru di tambahkan mata pelajaran ilmu administrasi dan kesejahteraan masyarakat. Sistem pendidikan SMA di lakukan penjurusan mulai kelas II jurusan di bagi menjadi kelas budaya, soiial, ilmu pasti dan alam. Melihat pembagian di SMA seperti itu menunjukkan mereka dipersiapkan untuk memasuki peguruan tinggi.

4.      Kehidupan Budaya Masa Demokrasi Terpimpin

Sesuai dengan semboyan PKI “ politik adalah panglima” maka seluruh kehidupan masyarakat diusahakan untuk berada di bawah dominasi politiknya. Kampus diperpolitikkan mahasiswa yang tidak mau ikut dalam rapat umumnya, appel-appel besarnya dan demonstrasi-demonstrasi revolusionernya di caci maki dan dirongrong oleh unsur Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) atau satelit-satelitnya. Wartawan yang ikut BPS dimaki-maki sebagai antek Nekolim atau agen CIA. Bahkan para budayawan maupun seniman juga tak luput dari raihan tangan mereka. Realisme sosialis sebagai doktrin komunis dibidang seni dan sastra diusahakan untuk menjadi doktrin di Indonesia juga. Akan tetapi pelaksanaan doktrin tersebut lebih represif dari pada persuasive seperti adanya larangan bagi pemusik-pemusik pop untuk memainkan lagu-lagu ala imperialis barat. Peristiwa yang paling diingat oleh masyarakat pada bidang budaya adalah heboh mengenai Manifes Kebudayaan dan Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia (KKPI). PKI tidak serta merta menyerang manifes tersebut akan tetapi berselang 4 bulan setelah kemunculannya baru mulai angkat senjata. Hal ini terjadi karena para sastrawan Pancasilais baik yang mendukung manifes kebudayaan maupun tidak sedang menyiapkan rencana untuk menyelenggarakan Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia (KKPI). PKI menganggap bahwa sebuah manifest saja bukanlah ancaman bagi mereka akan tetapi suatu pengelompokan yang terorganisasi merupakan bahaya yang harus segera ditumpas sebelum berkembang lebih besar. Setelah kemunculan Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia (PKPI) barulah PKI mulai mengadakan kampanye untuk mengidentifikasi KKPI dan PKPI dengan manifest kebudayaan untuk sama-sama dihancurkan. Serangan terhadap manifest kebudayaan terus dilancarkan melalui tulisan yang semakin tajam dalam Harian Rakyat, Bintang Timur dan Zaman Baru. PKI menganggap manifest kebudayaan sebagai bentuk penyelewengan dari revolusi Indonesia yang berporos pada soko guru tani, buruh dan prajurit. Di lain sisi PKI mendukung penuh gagasan manifest politik karena dalam ide-ide tersebut terdapat penyesuaian gagasan sikap politik budaya dari perjuangan komunisme. Manifes kebudayaan dianggap mengesampingkan manifest politik karena memisahkan antara politik dan kebudayaan. Propaganda PKI yang hebat sedikit banyak telah mempengaruhi massa, serangan-serangan terhadap pendukung manifest kebudayaan dan KKPI tidak ada hentinya dalam harian, pidato, tokoh-tokoh PKI maupun aksi politik. Serangan lewat media mass media, aksi turun kejalanberdemonstrasi dilakukan oleh penyokong PKI. Aksi-aksi tersebut mengundang presiden Soekarno sehingga pada ulang tahun Departemen Perguruan Tinggi dan ILmu Pengetahuan (PTIP) yang ke-3 menyampaikan pidato yang mendesak mahasiswa revolusioner dan molotan untuk menggeser guru-guru besar dan sarjana anti manifest politik. Pada tanggal 27 Agustus-2 September 1964 PKI mengadakan Konferensi Nasional Sastra dan Seni Revolusioner (KSSR) di Jakarta. KSSR ini dimaksudkan untuk menandingi KKPI yang diadakan bulan Maret. KSSR mau membuktikan bahwa suasana kebudayaan berada dibawah kekuasaaan PKI. Dengan demikian berhasilllah PKI memukul manifest kebudayaan akan tetapi PKPI tidak dapat mereka hancurkan. Benteng Pancasila tidak dapat ditaklukkan oleh PKI selain itu para sastrawan Indonesia mendapatkan pelajaran berharga bahwa untuk menghadapi komunisme diperlukan juga senjata berupa organisasi.